Peringatan Bappenas: Sejumlah Daerah di Indonesia Berpotensi Hadapi Krisis Air Parah

Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengeluarkan peringatan mengenai ancaman krisis air yang menghantui sejumlah wilayah di Indonesia, dengan titik fokus utama di Pulau Jawa. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, mengungkapkan bahwa meskipun secara rata-rata nasional stok air masih aman, distribusi per wilayah menunjukkan ketimpangan yang serius. Wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, serta kota besar di luar Jawa seperti Medan dan Makassar, dipetakan sebagai daerah yang paling rentan menghadapi kelangkaan sumber daya air dalam waktu dekat.

Kekhawatiran ini didasari oleh proyeksi lonjakan kebutuhan air nasional yang diperkirakan meningkat hingga 31 persen pada tahun 2045 mendatang. Pertumbuhan populasi yang masif serta kebutuhan sektor industri yang diprediksi naik empat kali lipat menjadi pendorong utama tekanan terhadap sumber daya air. Saat ini, sektor pertanian masih menjadi pengguna terbesar dengan porsi 80 persen dari total 3,9 miliar meter kubik potensi air tahunan. Selain itu, ketergantungan sektor energi pada air juga cukup tinggi, di mana 7,5 persen produksi listrik nasional berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Di sisi lain, tantangan pelestarian sumber air semakin berat akibat kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Bappenas menyoroti adanya 12,7 juta hektare lahan kritis serta ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) yang dipicu oleh ekstraksi air tanah secara berlebihan. Kondisi ini diperparah dengan degradasi kualitas air akibat pencemaran, sehingga jumlah air yang layak konsumsi kian terbatas. Tanpa langkah konservasi yang radikal, keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan air di daerah padat penduduk akan sulit tercapai.

Guna mengatasi ancaman tersebut, Pemerintah tengah mengakselerasi program swasembada air melalui konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan. Strategi utama yang dijalankan mencakup pembangunan bendungan multifungsi, optimalisasi sistem irigasi, hingga penguatan pemantauan kualitas air secara berkala. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan ketahanan air tetap terjaga demi mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan industri yang pesat. Dikutip dari Antaranews.com