Peta Jalan Kependudukan: Data Jadi Fondasi Pembangunan Nasional

Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa Peta Jalan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 harus berbasis data presisi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan demografis daerah agar seluruh indikator strategis berdampak nyata bagi masyarakat.

“Seluruh perencanaan kependudukan dimulai dan diakhiri dengan data yang presisi dan terstandar nasional. Jika indikator gagal membumi, seluruh program hanya menjadi laporan administratif tanpa dampak substansial,” ujar Wihaji saat Launching Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029, di Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Wihaji menjelaskan, peta jalan ini diterbitkan untuk menerjemahkan desain besar kependudukan 2025–2045 menjadi langkah konkret lima tahunan. Dokumen tersebut menargetkan penguatan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk melalui tiga pilar pembangunan utama.

Deputi Bappenas, Maliki, menekankan bahwa implementasi peta jalan akan ditentukan oleh konsistensi daerah dalam menjalankan 30 indikator utama, termasuk stunting, fertilitas, kematian ibu, angkatan kerja, dan ketimpangan demografis antarwilayah.

“PJPK menjadi jembatan utama antara visi jangka panjang DBPK dan kebijakan jangka menengah nasional. Seluruh agenda kependudukan harus terintegrasi dalam RPJMN, RPJMD, serta rencana sektoral di tingkat daerah,” ujar Maliki.

Maliki menambahkan, daerah yang mampu memenuhi indikator prioritas akan memperoleh insentif khusus sebagai bentuk percepatan pembangunan. Kolaborasi antara pusat dan daerah dianggap krusial agar seluruh intervensi kependudukan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Wihaji berharap, peta jalan baru ini dapat mempercepat penyelesaian isu demografi kritis melalui kebijakan lebih terpadu dan terukur. Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan penduduk berkelanjutan di Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id