OIKN Mulai Bangun Kawasan Yudikatif-Legislatif Senilai Rp20 Triliun di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara memulai pembangunan fisik kawasan yudikatif dan legislatif secara serentak dengan total nilai kontrak tahun jamak sebesar 20 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengerjaan kompleks perkantoran dan lembaga tinggi negara ini akan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2027. Percepatan ini dimungkinkan karena infrastruktur dasar seperti akses jalan tol dan penghubung kawasan inti pusat pemerintahan telah hampir rampung sepenuhnya pada akhir tahun ini.

Kemajuan infrastruktur jalan tersebut juga telah mendorong minat investasi swasta, yang terlihat dari hampir selesainya pembangunan rumah sakit dan kesiapan fasilitas pendidikan untuk beroperasi pada awal 2026. Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah menggunakan skema kerja sama dengan badan usaha serta investasi swasta murni untuk mendanai berbagai proyek konstruksi. Pemerintah juga terus mendesak sektor perbankan untuk segera merealisasikan pembangunan fisik agar ekosistem bisnis di kawasan ibu kota baru dapat segera terbentuk.

Guna mendukung kenyamanan penduduk, pembangunan 24 embung tambahan juga dilakukan sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir di wilayah tersebut. Seluruh rangkaian pembangunan gedung pemerintahan dan fasilitas penunjang ini ditargetkan mampu memenuhi mandat agar Nusantara berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Secara keseluruhan, pemerintah menilai progres di lapangan masih berjalan sesuai dengan peta jalan dan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Dikutip dari Antaranews.com