Jasa Raharja Sumbar Ikuti Rakor Samsat Tim Pembina Samsat Provinsi Sumbar, Bahas Kemudahan Layanan Pajak dan Penguatan Kepatuhan di Sumbar

Padang — Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka evaluasi layanan serta penguatan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sumbar Al Amin bersama Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, serta Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh seluruh unsur Tim Pembina Samsat, termasuk Kepala UPTD PPD Sumbar, perwakilan Jasa Raharja, serta para Kasatlantas se-Sumatera Barat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Samsat sekaligus merumuskan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rakor adalah tindak lanjut hasil pertemuan nasional yang sebelumnya diselenggarakan di Semarang pada 22 April 2026. Dalam forum tersebut, disepakati adanya kebijakan kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala administratif akibat ketidaksesuaian data antara KTP dan STNK.

Melalui kebijakan ini, masyarakat tetap dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor meskipun terdapat perbedaan data, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas hambatan administratif yang selama ini kerap ditemui masyarakat di lapangan.

Kepala Bapenda Sumbar Al Amin dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur Samsat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan kemudahan layanan ini bukan merupakan bentuk pelonggaran aturan, melainkan solusi administratif agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa mengalami kendala yang berlarut.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menekankan bahwa setiap inovasi pelayanan tetap harus berada dalam koridor hukum dan keselamatan.

Kemudian Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Jasa Raharja mendukung penuh kebijakan yang mendorong kemudahan layanan sekaligus peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Kami menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah untuk mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi masyarakat. Dengan kemudahan layanan, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ dapat terus meningkat,” ujar Teguh.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Bapenda dan Kepolisian terus mendorong berbagai program yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya melalui program Gebyar Pajak.
“Melalui program Apresiasi Kepatuhan Pajak, kami memberikan stimulus berupa undian emas dan helm bagi wajib pajak yang disiplin. Program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kendaraan,” tambahnya.

Program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi lintas instansi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus upaya menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat secara bertahap.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, dalam rakor tersebut juga diberikan apresiasi kepada unit pelayanan Samsat dengan kinerja terbaik di berbagai kategori. Untuk kategori Samsat Inovasi Terbaik, peringkat pertama diraih Samsat Padang, disusul Samsat Kota Pariaman dan Samsat Solok. Pada kategori Samsat Tersolid, peringkat pertama diraih Samsat Bukittinggi, diikuti Samsat Painan dan Samsat Simpang Ampek. Sementara untuk kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi, peringkat pertama diraih Samsat Padang Aro, disusul Samsat Pulau Punjung dan Samsat Lubuk Sikaping.

Melalui rakor ini, Tim Pembina Samsat Sumatera Barat berharap berbagai kebijakan dan inovasi yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, diharapkan pelayanan Samsat semakin mudah diakses, kepatuhan masyarakat meningkat, serta tertib administrasi kendaraan dapat terwujud secara berkelanjutan di Sumatera Barat.