Menteri Lingkungan Hidup: Kredit Alam Efektif Jika Dapat Legitimasi Resmi

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan posisi Indonesia sebagai penggerak utama tata kelola kredit alam. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan terhadap peluncuran Nature Credit Policy Forum oleh International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) pada COP30.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dilegitimasi secara kebijakan, dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat lokal sambil menjaga keanekaragaman hayati jangka panjang.

“Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dilegitimasi kebijakan dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang,” ujar Hanif dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara pertama, bersama Prancis dan Inggris, yang bergabung dalam forum ini. Forum ini menghadirkan ruang kolaborasi internasional untuk pembelajaran sejawat, perumusan kebijakan, dan percepatan pemulihan alam berintegritas.

Peluncuran forum IAPB berlangsung di Paviliun Indonesia dalam resepsi tingkat tinggi, dihadiri menteri, wakil menteri, utusan khusus, dan pimpinan bank pembangunan publik.

Tujuan utama forum adalah memperkuat mobilisasi pembiayaan berbasis kebijakan publik dan memastikan penghargaan terhadap peran penjaga alam di tingkat tapak. Forum juga menjadi langkah penting dalam upaya global menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dengan tenggat empat tahun menuju target 2030 Kesepakatan Kunming-Montreal.

Hanif menambahkan, hingga COP17 Keanekaragaman Hayati di Armenia 2026, forum akan memprioritaskan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan pembangunan infrastruktur pasar. Ini termasuk standar pengukuran agar pembiayaan benar-benar menjangkau lanskap dan komunitas penjaga alam.

Sementara itu, Emma Reynolds, Sekretaris Kementerian Lingkungan Inggris, menyatakan platform ini akan membantu melindungi sistem alam yang menopang kehidupan. “Dengan bergabung, mendukung inovasi dan investasi pasar alam berintegritas tinggi demi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

IAPB mengundang pembuat kebijakan, komunitas adat, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi. Tujuannya memastikan pasar kredit alam berkembang secara inklusif, terukur, dan berlandaskan integritas tinggi. Dikutip dari RRI.co.id