Pagu Efektif DIPA Kementerian PU Naik Rp23,21 Triliun, Ini Rinciannya

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan pagu efektif DIPA Kementerian PU mengalami kenaikan signifikan hingga Rp23,21 triliun dibandingkan posisi pada September lalu. Tambahan anggaran ini berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Pagu efektif DIPA yang kami laporkan pada Rapat Kerja 3 September 2025 sebesar Rp86,6 triliun, kini meningkat sebesar Rp23,21 triliun sehingga total menjadi Rp109,81 triliun,” ujar Dody saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2025).

Dody juga memaparkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk tahun anggaran 2026. “Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun,” tambahnya. Anggaran tersebut diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, sesuai prioritas pembangunan yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa fokus pembangunan meliputi:

• Peningkatan jaringan irigasi dan penyelesaian bendungan.
• Pengembangan konektivitas jalan nasional dan daerah.
• Penyediaan air minum dan sanitasi.
• Pembangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat.
• Percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.

Dody menekankan perlunya percepatan pelaksanaan anggaran, terutama melalui percepatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Ia juga meminta dukungan Komisi V DPR RI dalam pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi, mencatat sebanyak 28 masukan dari anggota dewan yang akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan terhadap kenaikan pagu dan pergeseran anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya mempercepat serapan APBN 2025, yang saat ini berada pada posisi 59,06% realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.

Komisi V juga memberikan arahan untuk pelaksanaan anggaran TA 2026, termasuk:

• Percepatan proses lelang PBJ.
• Peningkatan peran pengusaha lokal dalam proyek APBN.
• Penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang telah dibangun.
• Optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pemerataan anggaran antarwilayah.

Lasarus menegaskan, pembangunan harus merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. “Infrastruktur perlu kita kejar terutama di luar Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di Jawa juga penting karena pergerakan ekonomi masif,” katanya.

Dengan kenaikan pagu efektif DIPA Kementerian PU ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id